KPK Sita Sejumlah Uang Dolar Amerika dan Mata Uang Israel dari Proyek Air Minum Kementerian PUPR

GTOPNEWS.COM – Penyidik KPK menyita sejumlah mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika dan mata Israel. Uang itu disita karena diduga terkait dengan kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Kementerian PUPR.

"Sampai akhir Maret 2019 ini,  KPK menyita uang hasil suap proyek SPAM dari 75 orang di Kementerian PUPR, termasuk di antaranya dari 69 orang telah mengembalikan uangnya ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

Ia mengatakan, uang itu, disita dari pejabat di Kementerian PUPR.  Pihaknya mensinyalir masih ada puluhan proyek air minum di Kementerian PUPR yang menjadi bancakan pejabat di kementerian tersebut.

Uang-uang yang disita KPK dari suap proyek SPAM Kementerian PUPR adalah Rp 33.466.729.500, USD 481.600, 305.312 dolar Singapura, 20.500 dolar Australia, 147.240 dolar Hong Kong, 30.825 Euro, 4.000 Poundsterling, 345.712 ringgit Malaysia, 85.100 Yuan China, 6.775.000 Won Korea, 158.470 Bath Thailand, 901.000 Yen Jepang, 38.000.000 Dong Vietnam, dan 1.800 Shekel Baru Israel.

"KPK menduga pembagian uang hasil proyek SPAM pada pejabat Kementerian PUPR terjadi secara masal pada puluhan pejabat di kementerian itu, " ujar Febri.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan PUPR terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Mereka adalah ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR itu, mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. (syam/TN)