KPU - KPK Perangi Money Politic

GTOPNEWS.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, politik uang (money politic) dalam bentuk konvensional, pemberian pulsa, maupun e-Money merupakan perilaku anti demokrasi.

“Praktik itu harus dilawan bersama-sama dan ujung tombak secara kelembagaan adalah Bawaslu,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

KPU bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka memerangi politik uang. KPU sepakat dengan KPK bahwa politik uang adalah cikal bakal korupsi.

"Kalau kita melakukan praktik politik uang sama artinya dengan menyemangati cikal bakal korupsi," ujar Wahyu.

Jargon KPU itu, yakni:  pemilih berdaulat negara kuat, maknanya adalah pemilih punya kemerdekaan dalam hak politik. Wahyu mengatakan, dalam memilih itu mereka tidak seharusnya dipengaruhi politik uang, tidak dipengaruhi politisasi SARA dan tidak dipengaruhi hoax.

"Itu esensi yang terus kita tumbuhkembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih,” jelasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menduga serangan fajar atau praktek bagi-bagi duit sebelum pemungutan suara, masih akan marak dilakukan menjelang Pemilu. Dia mengatakan praktek itu, hanyalah fenomena gunung es.

‘’Kalau saya melihat hal itu sebagai sinyal, jangan-jangan ini juga seperti gunung es, ternyata semua orang melakukannya. Kebetulan saat ini hanya satu yang tertangkap," kata Agus.

Fenomena gunung es adalah istilah untuk menggambarkan banyaknya fakta yang tersembunyi dibandingkan yang diketahui. Agus mengatakan hal itu untuk menanggapi kasus dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. (syam/TN)