Kepala Daerah Ditangkapi KPK, Wapres JK Ingatkan Pejabat Tak Usah Lobi Anggaran ke DPR

GTOPNEWS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah mengelola anggarannya dengan baik. Dan tidak perlu melakukan lobi – lobi kepada para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) demi meningkatkan anggaran dan alokasi khusus (DAK). JK mengatakan, lobi yang dilakukan para pejabat daerah bisa berujung petaka karena bisa tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT). "Nggak usah lagi daerah lobi terus menerus di DPR atau di mana-mana. Ingat puluhan bupati ditangkap KPK gara-gara lobi DAK dan anggaran ke anggota DPR," kata Wapres JK di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Jika ingin lobi demi mendapatkan tambahan anggaran DAK, semestinya menurut JK, lewat forum yang berisikan pemerintah pusat dengan daerah. "Jadi bicara keraslah dalam pertemuan-pertemuan menteri. Karena apabila suatu daerah ditambah, maka daerah-daerah lain dikurangi," ujar JK. Oleh karena itu, kata JK, bagi para pejabat daerah tidak perlu melobi parlemen atau ke para oknum yang menjadi calo. Pasalnya sudah banyak kepala daerah yang ditangkap KPK akibat losi seperti itu.

"Oleh karena itu kita harapkan daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukannya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," pinta Wapres JK. (syam/TN)