KPK Ingatkan BUMN Hati-hati dengan Investasi China, Soal HAM Lemah

GTOPNEWS.COM – BUMN diingatkan KPK berhati-hati  soal investasi dari China. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan,  China tak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia, (HAM) dan good corporategovernance. 

Mengenai Location of Improper Payment 2009-2018. Laode mengatakan,  bahwa China asing dengan good corporategovernance.
"Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak-ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good corporategovernance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment. Mereka invest banyak di sini," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Ia mengatakan hal itu ketika berbicara dalam Seminar Peran SPI (Sistem Pengawasan Internal)  di BUMN. Syarif menyatakan kebanyakan deteksi kasus 

Menurut Syarif, jika ada investasi dari negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat atau Uni Eropa, maka ada pengawasan yang ketat dari pemberi investasi. Tetapi beda dengan China, karena buruknya tata kelola korporasi di China, BUMN harus berhati-hati.

Kalau China invest di sini, you have to be very, very careful. Environment, what, human right, what, nggak ada. Safe guardmereka nggak seketat seperti perusahaan dari Eropa barat atau Amerika Serikat dan mereka invest banyak di sini.

Oleh karena itu, kata Laode, tidak salah ketika pihaknya menyoroti PLN.  Ia bertanya, PLN itu dari mana? Dijawabnya senidri, dari China.  ‘’Saya coba kasih contoh saja. Ini memang statistik, tapi ada benarnya. Laporan ke kami makin banyak laporan, saya makin percaya," ujarnya.

Syarif selanjutnya menjelaskan alasan KPK ikut meyakinkan Mahkamah Agung (MA) membuat aturan soal pidana korporasi. Dia mengaku melihat contoh dari Hong Kong . Sebanyak 70 persen kasus korupsi di sana terjadi di private sector, termasuk state own companies.
Mengapa KPK harus ikut berupaya meyakinkan Mahkamah Agung agar tanggung jawab pidana korporasi itu penting dilakukan. Karena dilihatnya Hong Kong 70 persen kasusnya private sector including state own companies. Singapura, lebih 90 persen KPK-nya nggak menyasar pejabat publik, karena mereka nggak mungkin lah. New Zealand juga private sector.
Laode mengatakan dulu KPK tidak menyentuh sektor swasta. Namun karena melihat banyak kasus dugaan korupsi yang melibatkan swasta, KPK mendorong agar korporasi juga bisa dijerat.
"Dulu saya suka bantu KPK proyek pencegahan korupsi di luar. Nggak pernah kerja sama dengan private sector. Karena apa? Takut terkontaminasi , tapi kita sadar, kita lihat. Dari jumlah pelaku korupsi, yang paling banyak setelah anggota DPR, paling banyak adalah private sector. Nomor dua tertinggi, terus apa cukup kalau kita hanya hukum orangnya? Perusahaannya juga," kata Syarif.

Awalnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ini berbicara soal Global Fraud Report 2018. Dia mengatakan berdasarkan laporan itu, yang terbanyak mendeteksi pelanggaran bukanlah pengawas internal karena banyak fraud dilakukan atasan dari pengawas internal itu.
"Bukan mengecilkan arti pengawas internal. Tapi, menurut reportitu, biasanya yang paling banyak menyumbangkan untuk mendeteksi fraud bukan pengawas internal. Menurut report ini paling 15 persen," kata Syarif.

Dugaan korupsi disampaikan karyawan yang sudah gerah oleh adanya dugaan pelanggaran. Selanjutnya, Syarif berbicara soal apa saja jenis pelanggaran yang biasa terjadi, antara lain financial statementfraud, korupsi, dan yang paling banyak asset misappropriation.
"Aset kantor jadi aset istri. Kalau kereta api itu kami bantuin. Kami tahu persis panjang rel kereta api zaman Belanda dan hari ini lebih panjang zaman Belanda. Rel kereta api zaman Belanda itu harusnya jadi milik negara, tapi hilang diambil siapa. Akhirnya kita pergi ke Belanda. Semua catatannya ada. Saya nggak pernah tahu dari Gowa ke Makassar dulu ada kereta api, saya lahir nggak lihat itu," jelasnya. (syam/TN)