KPK Inventarisir Aset Bermasalah di Papua

GTOPNEWS.COM – KPK tengah menginventarisir sejumlah aset bermasalah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.  Aset itu bernilai ratusan miliar rupiah. Di antaranya sebuah tanah di Pempov Papua nilainya mencapai Rp 111 miliar. Hotel Rp 96,5 miliar,  dan tanah di Jakarta sekitar Rp 107 miliar.

"Tim KPK mengidentifikasi persoalan mengenai pengelolaan asetnya. Sebab ini menjadi temuan yang terus berulang dan menjadi rekomendasi dari BPK RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

KPK juga menemukan aset milik negara di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua. Tanah itu diidentifikasi KPK masuk dalam daftar sengketa.

Selain itu 71 kendaraan dinas dikuasai pihak ketiga, 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan/saluran, tanah dan bangunan belum bersertifikat. Sedangkan 7 aset gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan tanah jalan dinilai KPKI masih bermasalah.

"Kini KPK berupaya menggenjot optimalisasi pendapatan daerah, di antaranya dengan implementasi tax online di beberapa pemda yang siap optimalisasi sumber pendapatan lain yang sustainable," ujarnya.

Febri mengatakan, evaluasi komprehensif atas kemajuan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sepanjang tahun 2018 perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan program perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan di Papua.

KPK juga mendorong Provinsi Papua menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019. Program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi 8 sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, Dana Desa, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

"Pagi ini tim KPK secara paralel melakukan koordinasi dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi Papua terkait dengan koordinasi dan supervisi penindakan serta upaya penyelamatan aset," jelas Febri. (syam/TN)