KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Soal Kasus DAK

GTOPNEWS.COM -  Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dipanggil penyidik KPK, Kamis (9/5/2019). Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

"Untuk pertama kalinya dia diperiksa penyidik sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Sebelumnya KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya April 2019. Penggeledahan itu menyasar di kantor lantai 2 Bale Kota Tasikmalaya dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya.

Febri mengatakan dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran Kota Tasikmalaya. Sebelum penggeledahan berlangsung, nama Budi sempat disebut dalam kasus dugaan suap terkait dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2018. 

Dia pernah diperiksa KPK 14 Agustus 2018 sebagai saksi untuk tersangka Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, memvonis Yaya 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 tahun 15 hari kurungan pada 4 Februari 2019.

Hakim menyatakan Yaya terbukti menerima suap Rp 300 juta, dan gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar, US$ 55 ribu, dan Sin$ 325 ribu. Suap dan gratifikasi itu, diterima Yaya terkait pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah dalam anggaran negara tahun 2016 hingga 2018 untuk 9 daerah kabupaten dan kota. Salah satu dari 9 kabupaten dan kota adalah Kota Tasikmalaya untuk pengurusan DAK dan DID tahun anggaran 2018.

Untuk mengurus anggaran itu, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman diduga memberikan uang pelican Rp 700 juta. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada Yaya dan dua orang yang membantu pengurusan anggaran untuk Tasikmalaya. (syam/TN)