KPK Sarankan Presiden Terpilih Bentuk Kabinet Profesional

GTOPNEWS.COM – KPK di bawah ketuanya Agus Rahardjo   menyarankan presiden terpilih membentuk zaken kabinet (kabinet yang diisi orang-orang professional-red). Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, lima tahun mendatang pemerintahan membutuhkan orang-orang yang paham betul tentang permasalahan yang dihadapi.

"Kemarin disebut ada zaken kabinet bahwa itu adalah orang-orang professional. Kalau mereka bicara lingkungan hidup,  paham benar tentang masalah itu. Bukan hanya di atas-atas permukaan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).
Mengenai anggaran, Saut mengatakan, dengan contoh profesional di bidang keuangan. Menurutnya, orang yang mengisi posisi di bidang keuangan nantinya harus paham bagaimana memaksimalkan pendapatan negara. 

"Kalau dia di keuangan, dia mengerti betul sebenarnya Indonesia bisa ngumpul berapa uang lagi. Seperti mimpi di KPK untuk bisa Rp 4.000 triliun APBN itu. Itu datang dari pembelajaran, detail seperti itu yang disebut zaken kabinet profesional," ujarnya.

Pihaknya mengingatkan agar para menteri yang dipilih nantinya punya integritas. Sebab hanya menteri yang berintegritas itulah yang bakal mempermudah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dikatakan, kalau ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, dipilih orang-orang yang berintegritas, KPK akan lebih gampang mengikuti iramanya. Jangan lupa, selama ini KPK direm-rem juga sama orang penyelidikan.

‘’Pak jangan ke sana pak, ini orangnya begini. Kalau semua sudah berintegritas kita lebih cepat membangun tata kelola yang baik," jelas Saut.
Lalu apakah KPK akan membantu presiden terpilih dalam menentukan menteri-menterinya?
Menurutnya, kalau bicara prerogatif sebaiknya ditentukan sendiri. Karena kalau pihaknya punya pengalaman stabilo-stabilo, akhirnya  jadi bagian politik.

Pada tahap tertentu menurutnya, gampang melihat orang berintegritas. Bila perlu ngomong sama pembantunya, tetangganya, susah itu orang jadi menteri, marah mulu. Nggak sulit, maka tidak harus informasi dari KPK.(syam/TN)