Menteri Susi Dukung KPK Geledah Kantor Dirjen PSDKP

GTOPNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara terkait soal penggeledahan KPK di Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Pihaknya mendukung upaya dan tindakan KPK dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum. Penggeledahan KPK dinilai sebagai tindakan yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum, karena penggeledahan adalah hak KPK sesuai UU KPK. ‘’Kami memahami itu sebagai suatu hal yang biasa dan wajar serta legal untuk mendapatkan barang bukti dari dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KKP mempersilakan dan kita selalu akan kooperatif bekerja sama dengan KPK untuk memperlancar tugas-tugas KPK," kata Susi di Jakarta, Sabtu (18/5/2019). Ia mengatakan, KKP merupakan salah satu instansi yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP sebagaimana disempurnakan menjadi Permen KP Nomor 44 Tahun 2017. Menteri Susi juga telah menerbitkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas di Lingkungan KKP, termasuk membangun zona-zona integritas di satuan kerja (Satker) KKP.  Guna mencegah terjadinya korupsi di lingkungan KKP, Menteri Susi menyebutkan, pihaknya akan tegas melaksanakan pedoman dan aturan sebagaimana tercantum dalam beberapa Permen yang telah dikeluarkan. Pihaknya mengimbau setiap Satker mematuhi prosedur dan aturan belanja barang atau modal sebagaimana mestinya. "Menjaga integritas adalah pesan yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran KKP agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Jika integritas sudah dipegang teguh, tak perlu khawatir apa yang akan terjadi," pungkasnya.  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman mengatakan, penggeledahan itu terkait dengan pengadaan 4 kapal pengawas tahun 2013. Kapal itu merupakan upaya KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP untuk memperkuat armada kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia.

Empat kapal itu katanya kini beroperasi dengan baik untuk melakukan pengawasan illegal fishing di perairan Indonesia. Bahkan telah berkontribusi melakukan penangkapan kapal-kapal perikanan asing Vietnam di perairan Laut Natuna Utara dan kapal berbendera Filipina di perairan Laut Sulawesi.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal PSDKP akan menunggu perkembangan proses yang saat ini dilakukan KPK. (syam/TN)