Mendagri Ingatkan Area Rawan Korupsi Dalam Sosialisasi Penyusunan APBD TA 2020

GTOPNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo kembali mengingatkan jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD perihal area rawan korupsi. Dia meminta seluruh pejabat jajaran pemerintahan daerah untuk mencermati setiap perencanaan anggaran. 

"Hal ini sering saya sampaikan agar area rawan korupsi tidak ditabrak. Area rawan korupsi itu jelas khsusunya perencanaan anggaran, maka tolong dicermati dengan baik," kata Tjahyo di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Ia mengatakan hal itu ketika menyosialisasikan Permendagri tentang penyusunan APBD tahun anggaran (TA) 2020  di Hotel Grand Paragon, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat.
Sosialisasi itu diikuti perwakilan dari pemerintahan daerah di 34 Provinsi di Indonesia. Di antaranya, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan (BPKAD), Asisten, kepala pendapatan daerah dan Kepala Bidang Anggaran Daerah.  

Ia mengatakan, area rawan korupsi itu, sebenarnya sudah banyak diketahui pejabat di jajaran Pemda. Namun tak ada salahnya dijelaskan lagi biar lebih paham. Dikatakan, area rawan korupsi itu antara lain perencanaan anggaran, penetapan anggaran di DPRD, pengadaaan barang/jasa, jual beli jabatan dan lainnya.

‘’Kalau hal itu dapat dihindari maka daerah aman dari jemputan KPK,’’ ujarnya. Di bagian lain ia mengatakan, bahwa KPK juga sedang gencar-gencarnya mengawasi aset di tiap-tiap daerah. Mengenai aset itu disebutnya KPK sudah mempunyai Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah)
"Nanti tolong masalah dicermati dengan baik,’’ pesan Tjahyo. Saat ini katanya, Korsupgah KPK sudah ada di 9 provinsi. Dalam waktu dekat akan menargetkan di  22 Provinsi. Karena itu, dia meminta agar pemda dan DPRD saling berkoordinasi dalam menyusun anggaran.
Area merah seperti Papua, Sulsel, Kalsel diminta kompak antara Pemda dan DPRD khususnya menyangkut aset daerah. Sebab hal itu jadi focus perhatian KPK.
Tjahjo mengingatkan pejabat di Pemda agar tertib dalam penyusunan anggaran. Dicontohkan kasus kepemilikan stadion milik daerah ada yang berubah menjadi milik pribadi.
"Aset daerah sedang diawasi KPK, hati-hati sedang diinventaris dengan baik. Ada stadion yang milik Pemda tau-tau milik pribadi, itu contoh kecil," jelasnya tanpa disebutkan nama daerah dan identitas dari orang yang memiliki stadion tersebut. (syam/TN).