Sjamsul Nursalim Diminta KPK kembali ke Indonesia Sampaikan Bantahan

GTOPNEWS.COM  - Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diminta KPK kooperatif dan segera kembali ke Indonesia. 

KPK akan memberi ruang yang cukup kepada Sjamsul danistrinya, bila ingin menyampaikan bantahan atas kasus yang menjeratnya.
"Saya kira bagus kalau ada bantahan, apalagi bantahan itu disampaikan tersangka langsung,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantiornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatran, Kamis (12/6/2019).

Ia mengatakan, sebenarnya tersangka punya hak untuk itu. Bahkan punya ruang yang cukup untuk menyampaikan bantahan. Maka pihaknya minta lebih baik yang bersangkutan kooperatif dan segera kembali ke Indonesia.

‘’Sampaikan bantahan – bantahan itu di depan penyidik," ujar Febri
Ia mengatakan bantahan tersangka di depan penyidik menjadi sangat penting untuk kelanjutan proses hukum atas kasus yang menjeratnya. Bantahan itu akan masuk dalam berita acara pemeriksaaan (BA) dan kemudian masuk dalam berkas perkara.

Untuk itu, pihaknya meminta Sjamsul datang mememuhi panggilan pemeriksaan. Pihaknya dengan senang hati menerima itu. Bahkan disebutnya sebagai sifat kooperatif terhadap proses hukum.

Febri memastikan KPK memiliki kewenangan dalam memproses kasus dugaan korupsi BLBI yang menjerat Sjamsul dan istrinya. Dan KPK menyebut kasus BLBI belum termasuk kasus yang kadarluarsa sebagaimana diungkapkan sakah satu pengacara tersangka.
"Peristiwa ini terjadi pada tahun 2004. Kadarluarsa itu 18 tahun. Jadi rangkaian peristiwa tersebut masih masuk kewenangan KPK," jelasnya.

KPK mendapatkan bukti-bukti penguat keterlibatan Sjamsul dalam kasus BLBI berdasarkan fakta di persidangan Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam persidangan itu, Menurut Febri, majelis hakim menyebut Sjamsul terbukti mendapat keuntungan Rp 4,58 triliun.
Bahkan hakim juga mengatakan Sjamsul Nursalim diduga diuntungkan dalam perkara ini. Karena fakta hukumnya sudah jelas, menurutnya, maka dugaan itu perlu dikembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan ini.
Sjamsul diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun terkait kewajiban yang tidak dibayarkan dalam pengambilalihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) oleh BPPN. (syam/TN)