Geledah Bappeda Jatim, KPK Sita Dokumen Penganggaran untuk Tulungagung

GTOPNEWS.COM – Sejumlah penyidik KPK  melakukan penggeledahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Bahkan penggeladahan itu dilaporkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, sudah  berlangsung  selama dua hari berturut-turut.

Hari Rabu 10 Juli 2019, tim penyidik KPK menggeledah  Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim.

’’Di lokasi ini penyidik KPK menyita sejumlah dokumen penggaran, khususnya APBD Pemprov Jatim yang diperbantukan untuk Kabupaten Tulungagung," kata Febri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019) .

Hari Kamis 11 Juli 2019, tim penyidik menggeledah empat rumah pribadi pejabat aktif dan pensiunan di Bappeda Pemprov Jatim. Termasuk rumah mantan Ketua Bappeda Jatim berinisial BS di Jalan Bhakti Husada III No. 4 Mojo, Surabaya. Dari 4 lokasi itu,  penyidik KPK menyita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telepon genggam.

Febri mengatakan, penggeledahan itu,  dilakukan terkait penyidikan kasus suap yang menjerat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.

Supriyono diduga menerima uang Rp 4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo. Sejumlah uang itu diterima terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000 000. Rinciannya   penerimaan fee proyek APBD dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 milyar.

Uang itu diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 sejak 2014 - 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 mliar. Sementara itu, Syahri Mulyo sudah divonis 10 tahun dalam kasus suap proyek peningkatan jalan. (syam/TN)