Gubernur Kepri Sering Diingatkan Mendagri Soal Area Rawan Korupsi

GTOPNEWS.COM - Mendagri Tjahjo Kumolo prihatin Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun tertangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah pribadinya di Tanjungpinang Kepri. Padahal kata Tjahyo, pihaknya berulang kali mengingatkan Nurdin perihal area-area rawan korupsi. 

"Selama dua tahun beliau orang yang selalu minta saran ke saya. Saya ingatkan masalah aset, masalah area-area rawan korupsi, yaitu perizinan, pengelolaan anggaran, jual beli jabatan, proyek pengadaan barang/jasa dan llainnya. E, malah ditangkap KPK," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).

Tjahjo mengatakan selama ini pihaknya selalu menembuskan ke KPK mengenai semua hal-hal terkait dengan aset Pemkot Batam. Hal itu dilakukan untuk terus menjaga koordinasi antar lembaga/kementerian, terutama berkaitan dengan persiapan ex office dan integrasi program Pemkot Batam.
"Setiap hal yang menyangkut aset Pemkot Batam kami tembuskan ke KPK. Hal itu untuk kepentingan koordinasi dan komunikasi, sehingga tidak terjadi salah arah," ujar Tjahjo.
Kasus yang menjerat Nurdin terkait perizinan reklamasi itu terjadi pada tahun 2018. Tjahyo menyerahkan penegakan hukum kepada pihak KPK.
"Penegakan hukum silakan jalan, berproses, wagub akan kooperatif menjelaskan dengan detail sehingga tata kelola pemerintahan akan jalan terus," jelasnya.

Nurdin Basirun kini ditahan di Rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka suap perizinan reklamasi pantai dan gratifikasi. KPK juga menahan 3 tersangka lain. Mereka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH) dan Abu Bakar (ABK), pengusaha. (syam/TN)