Kasus Korupsi Pembangunan Masjid Agung Melawi Disupervisi

GTOPNEWS.COM -  Tim Satgas KPK meluncur ke Melawi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melakukan supervisi proyek pembangunan Masjid Agung Melawi. Supervisi itu dilakukan Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan  KPK.

Pembangunan Masjid Agung Melawi itu, bersumber dari dana APBD Kabupaten Melawi sebesar Rp 16 miliar.  Awalnya perkara dugaan korupsi ini ditangani Polda Kalimantan Barat. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, supervisi itu berlangsung sejak Selasa-Jumat (24-26/7/2019).

"Tim Satgas Penindakan Korwil 4 KPK memberikan dukungan Polda Kalbar dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2019).

Febri mengatakan, penanganan kasus ini melibatkan jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung.  

‘’Tadi tim melakukan pemeriksaan fisik bangunan Masjid Agung Melawi. Tim memeriksa struktur tanah dengan menggunakan alat berat,’’ ujarnya.

Beberapa hari sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa titik bangunan masjid dan volume pemadatan penimbunan lokasi. Hal itu kata Febri, dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

BPK memperkirakan, dugaan kerugian negara dari proyek pembangunan Masjid Melawi sebesar Rp 5 miliar. Dari hasil pengecekan fisik sementara, dinilai perlu perbaikan pada konstruksi bangunan bila pembangunan masjid ini dilanjutkan.

‘’Kondisi masjid saat ini, berisiko bagi umat Islam yang beribadah jika pembangunannya dipaksakan seperti itu,’’ kata Febri.

Dikatakan, pelaksanaan kegiatan cek lokasi dan dukungan lain yang diberikan KPK merupakan upaya menjalankan fungsi trigger mechanism melalui tugas koordinasi dan supervisi penindakan. KPK berharap semakin intensnya kerja sama antara KPK, Polri dan Kejaksaan serta BPK dapat berkontribusi memperkuat pemberantasan korupsi. 

Sebelumnya, KPK telah mempertemukan penyidik Polda Kalimantan Barat dan auditor BPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/6/2019) terkait penanganan kasus itu.  (syam/TN)