anggota DPR FNasDem Desak KPK Rekonstruksi OTT Gubernur Kepri

GTOPNEWS.COM -  Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi mempertanyakan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Pasalnya, banyak ditemukan unsur kejanggalan dalam pelaksanaan OTT itu, maka pihaknya mendesak KPK merekonstruksi OTT terhadap Ketua DPW NasDem Kepri tersebut, di tempat kejadian. 

"Terus terang saya kaget OTT yang menyasar Gubernur Kepri Nurdin. Di mana letak pelanggaran hukumnya," kata Taufiqulhadi di komplek Parlemen Senayan, Jakarta,  Kamis (11/7/2019). 

Ia mengatakan Nurdin berangkat ke sebuah pulau pagi-pagi pukul 04.00 WIB, lalu dijemput KPK dan kemudian dibawa ke rumah dinas. Lalu Nurdin dinyatakan kena OTT dengan alat bukti SGD 6.000. Itu sebabnya ia mempertanyakan soal suap yang terjadi pada Nurdin. 

"Saya ingin tanya, di mana ada bukti pidana penyuapan sehingga ia ke OTT. Seharusnya, kalau tangkap tangan atau ditambah frasa operasi terbukti di tempat bahwa telah terjadi penyuapan. Di tempat kejadian, seharusnya ada penyuap dan yang disuap. Ini si penyuap tidak ada. Tapi kok disebut OTT" ujarnya. 

Menurut Taufiqulhadi, OTT KPK ini bagai melakukan malapraktik di dunia kedokteran. Dan di dunia seni, dia menganggapnya sebagai sinetron. "Berhentilah sinetron OTT yang berkelanjutan. KPK rupanya asyik dengan OTT dan tidak ada harapan lembaga ini ada perspektif soal pencegahan," jelas Taufiqulhadi. 

Komisi III DPR, yang membidangi hukum, rencananya akan terbang ke Kepri. Dan pihaknya ingin ada rekonstruksi OTT.  "Kami Komisi III akan mempertimbangkan mengirimkan anggotanya ke Kepri untuk melakukan rekonstruksi OTT terhadap Gubernur Kepri," katanya. 

Sebelumnya KPK mengamankan 6 orang dalam OTT itu. KPK menyebut OTT ini terkait izin lokasi reklamasi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan SGD 6.000. Uang itu diduga bukan penerimaan pertama.

Saat ini, Gubernur Kepri sudah berada di kantor KPK. Statusnya akan segera ditentukan pada malam ini. (syam/TN)