KPK Kecewa Jaksa TP4D Terlibat Suap Lelang Proyek

GTOPNEWS.COM -  Suap lelang proyek yang melibatkan Eka Safitri, anggota Tim Pengawal Pengaman Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D) disayangkan pihak KPK. Sebagai TP4D seharusnya mencegah lelang proyek dari penyimpangan, bukan malah ikut korupsi. "Terus terang, KPK kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan justru malah menyalahgunakan posisi dan kewenangannya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

TP4D itu dibentuk Jaksa Agung M Prasetyo tahun 2015 sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu Jokowi menyinggung rendahnya penyerapan anggaran daerah karena para pemimpinnya takut mengambil kebijakan dalam pelaksanaan lelang proyek. Tim jaksa ditugaskan membantu pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak berbuah pidana.
"KPK memahami pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung adalah respons yang baik atas arahan Presiden yang menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana. Sangat disayangkan peran pengawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu," ujar Alex. 

Eka diduga membantu kontraktor untuk mendapatkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta. Proyek itu adalah pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta.

Suap yang diterima Eka sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar dari pengusaha bernama Gabriella Yuan Ana. Dalam aksinya Eka dibantu rekan sesama jaksa bernama Satriawan Sulaksono yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta.
Ketiganya dijerat KPK sebagai tersangka. Namun Satriawan saat ini masih dalam pencarian KPK. Untuk itu Alex mengimbau Satriawan untuk segera menyerahkan diri.
Alex kemudian menanggapi tentang perbandingan jaksa nakal dengan jumlah keseluruhan jaksa di negeri ini. Menurutnya tidak relevan perbandingan itu sebagai pembenar atas apa yang sudah dilakukan oleh jaksa nakal.
Ia mengatakan, tadi ada pertanyaan, ada jaksa yang kena OTT selama pimpinannya di KPK, presentasi jumlah jaksa di Indonesia sekitar 8 ribuan artinya 0,00 persen dengan jumlah jaksa, kecil.

Bukan kecil jumlahnya berapa tadi yang kami sorot, tentu saja kami kecewa ada seorang aparat penegak hukum yang sesuai arahan presiden agar mengawal atau mengamankan proyek pemerintah, malah memperkaya diri sendiri. (syam/TN)