Kuota Impor Bawang Putih Jadi Lahan Suap

GTOPNEWS.COM  - KPK beberapa kali mendapati kasus suap dalam komoditas impor pangan. Maka KPK meminta pemerintah tegas dalam penentuan kuota impor, sebab kerap dijadikan lahan korupsi bagi politikus atau pengusaha. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, suap menyuap dalam urusan itu,  sering berulang. Maka pihaknya berharap segera disetop, tapi sampai sekarang masih jalan. Dulu kasus impor sapi, sekarang bawang putih, sebelumnya dulu sapi juga. Kelihatannya modusnya sama. Cuma modus cara bergeraknya beda-beda.

‘’Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk hal seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Laode mengatakan, cara itu harus dihentikan. Pemerintah diminta tegas. Penentuan kuota impor (termasuk di dalamnya bawang putih) selalu jadi lahan suap menyuap. Bahkan hampir semua komoditi pangan jadi bahan rebutan importir. Mereka tak peduli dengan kondisi pasar. 

''Bagi mereka yang penting untung secara ekonomi,'' jelasnya. Laode menilai ada titik lemah di pemerintahan soal kuota impor pangan. Yakni lemahnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagagan. "Titik lemahnya itu karena antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian tidak pernah sinkron," jelasnya. Ia mencontohkan soal perdebatan impor beras. Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, menurutnya, tidak sejalan. 

Jadi misalnya kayak kemarin, impor beras, Kementerian Pertanian bilang ini beras banyak cukup, tapi masih saja Kementerian Perdagangan impor. Akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini, karena gudangnya penuh. Dan hal itu dinilai Laode aneh karena pemerintahan tidak bisa berkoordinasi dengan baik.  

Dikatakan, perbedaan data kuota impor itu,  dapat dijadikan celah oleh beberapa oknum untuk melakukan korupsi.  Hal itu lantaran perbedaan harga yang cukup tinggi di luar negeri dengan dalam negeri. (syam/TN)