Proyek Drainase Jogja Dihentikan atau Tidak, Bukan Domain KPK

GTOPNEWS.COM – KPK mulai melakukan penyidikan kasus suap yang menjerat anggota Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D) Kejarti Jogjakarta Eka Safitra dan jaksa Satriawan Sulaksono Kejari Solo. 

Penyidikan itu dimulai dari penggeladahan di Dinas PUPKP, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Jogjakarta, Kantor PT Manira Arta Mandiri Karanganyar, Jateng dan lainnya, kemarin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, bahwa pihaknya tidak punya kewenangan menghentikan atau menyuruh meneruskan pemngherjaan proyek drainase di Jogjakarta itu.

"KPK hanya fokus menangani kasus suap yang menjerat dua jaksa itu dan direktur PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Terkait dihentikan atau diteruskan pengerjaan proyek tersebut, di luar domain KPK," kata Febri di kantornya Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Sebelumnya Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti menyatakan, bahwa pihaknya menunggu kepastian hukum dari KPK atas kelanjutan proyek drainase itu. Proyek bernilai Rp 10,9 miliar miliar tersebut kini terhenti akibat pemborong dan petugas pendampingnya terjaring OTT KPK.

Febri menegaskan, KPK tidak berhak memberikan fatwa atau menilai terhadap keberadaan proyek drainse itu. Sebab proses penindakan tengah berlangsung hingga diputus pengadilan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam OTT di kawasan pusat perbelanjaan Jebres Solo dan Jogjakarta.  Dua di antaranya jaksa Eksa Safitra, anggota TP4D Kejari Jogjakarta dan jaksa Satriawan Sulaksono Kejari Solo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, ketiganya terlibat dalam dugaan suap lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Dua jaksa itu ditetapkan sebagai penerima suap dan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA), pemberi suap. (syam/TN)