Ditetapkan Tersangka Suap Hibah Dana KONI, Menpora Nahrawi Siap Hadapi KPK

GTOPNEWS.COM - Menpora Imam Nahrowi yang baru saja pulang dari ibadah haji, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap hibah dana KONI tahun anggaran 2018. Imam Nahrawi menjawab pertanyaan awak media di depan rumah dinasnya mengatakan, bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada.

"Saya mendengar apa yang sudah disampaikan pimpinan KPK dan tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti semua proses hukum yang ada. Yang penting jangan menuduh orang bersalah sebelum ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Imam di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Ia meminta semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan pihaknya segera menyampaikan keterangan yang sebenarnya kepada pimpinan KPK. 

"Sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan sudah pasti saya akan sampaikan tentang materi yang tadi sudah disampaikan pimpinan KPK dalam proses hukum selanjutnya," ujar Menpora Imam.

Dia meminta penetapan status tersangka ini tak membuatnya dicap bersalah. Dia menyatakan akan membuktikan di pengadilan nanti. Ia akan segera melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepresiden terhadap dirinya.
KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. Imam dijerat dalam pengembangan kasus.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata  mengatakan, dalam kasus yang baru ini KPK menetapkan 2 orang tersangka, yaitu IMR (Imam Nahrawi) dan MIU (Miftahul Ulum), sekretaris pribadi Menpora. 

Imam diduga menerima suap Rp 26,5 miliar. Uang itu terdiri dari penerimaan uang Rp 14,7 miliar melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, rentang 2014-2018 dan uang sebesar Rp 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018

Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam. (syam/TN)