Kepala Daerah Ditangkap KPK, Mendagri Merasa Berduka

GTOPNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin dan menyampaikan rasa dukanya atas penangkapan sejumlah kepala daerah oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.

"Kami memang sangat sedih, bagaimanapun mereka adalah mitra kami. Bagian dari Kemendagri," kata Tjahjo ketika usai rapat terbatas di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu (4/9/2019) malam.

Ia mengatakan, sudah berulang kali mengingatkan aparatur pemerintah agar berhati-hati pada area rawan korupsi khususnya perencanaan anggaran, pendanaan proyek, dan jual beli jabatan. Namun entah karena apa, hal itu tetap saja ada yang melanggar hingga akhirnya KPK turun tangan.

Tjahjo mengapresiasi KPK yang sudah turun ke semua provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan OTT.

Sebelumnya dua kepala daerah terkena OTT KPK. Keduanya adalah Bupati Muara Enim Sumatera Selatan Ahmad Yani dan Bupati Bekayang Kalimantan Barat Suryadman Gidot. Mereka ditangkap akibat suap menyuap proyek APBD 2019. 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan adanya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK disebabkan sistem pemerintahan yang tidak akuntabel.

"Apakah kepala daerahnya salah, saya tidak katakan seperti itu, tapi kami mendorong kepala daerah agar lebih akuntabel, kemudian membangun sistem yang lebih bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," kata Akmal.

Dia tidak memungkiri banyak hal menjadi penyebab, apalagi Kemendagri tidak bisa menjaga tindak-tanduk aparatur pemerintahan dari waktu ke waktu. Pihaknya mengaku sudah bosan menyampaikan agar mereka menjauhi tindak korupsi. Dan tidak bisa menjaga mereka dari waktu ke waktu.

Akmal tidak menyalahkan personal. Ia hanya ingin mendorong langkah-langkah pencegahan melalui upaya-upaya pelayanan yang lebih akuntabel. Menurut dia, mencegah korupsi selain meningkatkan integritas personal juga mesti dilakukan penguatan sistem.

"Kami tidak ingin menyalahi siapa-siapa tapi lebih mendorong pembenahan sistem pelayanan publiknya menurut Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik," ujarnya. (syam/TN)