Dirut PT Inti Tersangka Suap Antar-BUMN Ditahan KPK di Polres Jakarta Pusat

GTOPNEWS.COM  - KPK memanggil Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) Darman Mappangara (DMP) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN, Jumat (18/10/2019).

Usai diperiksa beberapa jam di Lantai II Gedung KPK, Darman langsung ditahan untuk 20 hari pertama.
Darman keluar Gedung KPK pukul 18.45 WIB. Dia mengenakan rompi tahanan dengan tangan dalam keadaan diborgol. Ditanya mengenai kasus yang menjeratnya dia mengatakan, bahwa pihaknya berjuang keras untuk memoerbesar PT Inti. Namun hasilnya malah seperti ini (dipenjara-red). 

"Dalam usaha saya berjuang untuk menghidupkan PT Inti ini harus saya lewati. Semoga Allah beri kekuatan dan kebenaran akan terungkap di persidangan," kata Darman usai diperiksa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tersangka Darman ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.
Hari ini, katanya, di penyidik melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atas nama DMP (Direktur PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) TPK terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2019. 

Darman ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada eks Direktur Keuangan PT AP II Andra Y Agussalam untuk 'mengawal' agar proyek BHS bisa dikerjakan oleh PT Inti. Darman pun dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum menetapkan Darman, KPK lebih dulu menetapkan dua tersangka yakni Andra dan Taswin Nur, yang diduga tangan kanan pejabat PT Inti. Kedua dijerat setelah KPK melakukan OTT di Jakarta, Rabu (31/7).
Andra diduga menerima suap dari Taswin Nur terkait proyek pengadaan baggage handling system (BHS) atau sistem penanganan bagasi di 6 bandara yang dikelola PT AP II. Uang SGD 96.700 diduga sebagai imbalan atas tindakan Andra 'mengawal' agar proyek BHS dikerjakan PT INTI.
Proyek itu nantinya dioperasikan anak usaha PT AP II, yaitu PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Nilai proyek ters