KPK Kembali Cegah Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman ke Luar Negeri

GTOPNEWS.COM – Penyidikan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman belum selesai. Maka KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap wali kota itu. Perpanjangan itu terkait penyidikan kasus dugaam suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Tasikmalaya.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). Ia mengatakan, perpanjangan cegah Budi Budiman itu, dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung 21 Oktober 2019.

Budi Budiman telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Wali Kota Tasikmalaya itu, sempat diperiksa tim penyidik KPK sebagai tersangka. Namun usai diperiksa, Budi belum ditahan.

Penetapan tersangka  Budi merupakan pengembangan perkara yang menjerat Anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, serta dua pihak swasta Eka Kamaluddin dan Ahmad Ghiast. Empat orang ini telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ceritanya, awal 2017 Wali Kota Tasikmalaya itu, diduga bertemu Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK daerahnya. Yaya diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan Budi Budiman bersedia memberikan fee jika Yaya bersedia membantu.

Pada Mei 2017, Budi Budiman mengajukan usulan DAK Tasikmalaya pada anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada Juli 2017, Budi Budiman kembali bertemu Yaya Purnomo di Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Budi diduga memberi uang sebesar Rp 200 juta kepada Yaya.

Dua bulan kemudian, Oktober 2017, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018, Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat alokasi DAK Rp 124,38 miliar.

Pada 3 April 2018 Budi kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo. Pemberian tersebut diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. (syam/TN)