MA Tersinggung Survei KPK tentang Integritas Yang Tempatkan di Posisi Terendah

GTOPNEWS.COM – Mahkamah Agung (MA) tersinggung berat dengan relis KPK, yang menyatakan MA dalam posisi terendah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Maka MA mempertanyakan indikator dari survei itu.

"Terus terang MA heran melihat hasil survei integritas itu. Apalagi diumumkan ke publik. Kami heran karena indikator apa yang dipakai sehingga menempatkan MA di peringkat terbawah," kata Juru Bicara MA (Hakim Agung) Andi Samsan Nganro di Jakarta, Jumat (4/10/2019). 

Andi mempertanyakan indikator apa saja yang digunakan KPK. Dia menyebutkan, bila soal promosi jabatan, hal itu tak benar. Soal pengelolaan keuangan juga dibantahnya karena 6 kali MA mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Ini membuktikan bahwa MA serius dalam mengelola dan membenahi masalah yang terkait dengan integritas," ujarnya. 

Pihaknya juga heran ketika MA dibandingkan dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan yang notabene bukan penegak hukum. Andi mengatakan, bahwa MA sebagai lembaga pelayanan sudah tentu berpotensi ada orang yang tidak puas terhadap pelayanan sehingga ia menilai jika locus sampel yang digunakan hanya pengadilan, yakni PN Jakpus dan PN Jaksel dinilai kurang objektif. "Saya kira hal itu kurang obyektif," ujarnya. Survei dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. Setidaknya ada enam kementerian/lembaga yang disurvei KPK.

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana mengatakan, tujuan survei untuk identifikasi area rentan korupsi dan indikator keberhasilan pencegahan korupsi.

Berikut hasil SPI untuk kategori Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan 74,75,
Kemenkeu (Dirjen Bea-Cukai) 70,2, Kementerian Perhubungan 66,99, Badan Pertahanan Nasional 64,67, Mahkamah Agung 61,11. (syam/TN)