Penunjukan Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi Jadi Menag Tuai Kontroversi di Kalangan NU

GTOPNEWS.COM - Penunjukan Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Termasuk PBNU dan perkumpulan kiai kampung Nusantara kecewa atas penunjukan jenderal purnawirawan itu sebagai Menag. Pasalnya mereka sudah berjuang ‘’berdarah-darah’’ untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, malah yang dipilih jadi Menag orang lain.

‘’Maka kiai-kiai kampung yang tergabung dalam ulama nusantara pada protes. Mereka menyatakan kecewa berat atas penunjukan jenderal purnawirawan itu, sebagai menteri agama,’’ kata Pengurus Harian PBNU KH Robikin Emhas di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, tidak ada konfirmasi apapun menenai penunjukan jenderal purnawirawan itu sebagai menag ke PBNU maupun para ulama nusantara. Maka wajar mereka terkejut ketika Presiden Jokowi mengumumkan kabinetnya yang duduk sebagai manag adalah jenderal (purn) Farchrul Razi.

Sementara itu,  PDIP yakin Jokowi punya pijakan dalam mengambil keputusan.
Pihaknya melihat Pak Jokowi mengambil sebuah pembelajaran dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sama dengan Ibu Megawati Seokarnoputri, ketika belum jadi presiden kita belum pernah punya pengalaman di dalam pemerintahan maka Ibu Mega juga belajar dari menteri-menteri zaman Pak Harto untuk membuat proses kesinambungan itu.

"Jadi Pak Jokowi punya alasan dan alasan itu yang menjadi pijakan bagi Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Hasto menyebut Jokowi terus mendengarkan aspirasi yang berkembang. Dia mengatakan Jokowi bakal menjadikan aspirasi NU sebagai masukan.

"Tentu saja sebagai seorang pemimpin yang terus mendengarkan, apa lagi ini dari kalangan Nahdlatul Ulama, beliau menjadi bagian dari itu. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama ini juga menjadi masukan bagi Pak Jokowi," ujarnya.
Hasto kemudian menjawab pertanyaan soal Menteri Agama yang biasanya dijabat kalangan NU. Menurut Hasto, jangan ada lagi dikotomi sipil dan militer.

"Sebelum-sebelumnya pernah dilakukan. Kita tidak melakukan dikotomi antara militer dan sipil. Semua itu di dalam membangun akhlak bangsa ini bagaimana. Kami PDI Perjuangan terlebih sangat menyadari peran NU yang begitu besar, maka mengapa kami juga ikut memperjuangkan hari santri 22 Oktober 1945," kata Hasto. Apa yang disuarakan NU didengarkan oleh PDI Perjuangan dan disampaikan kepada Presiden. (syam/TN)