Rizal Djalil Bantah Terima Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

GTOPNEWS.COM – Rizal Djalil, tersangka suap proyek SPAM Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan, bahwa penerbitan laporan hasil pemeriksaan proyek SPAM sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Dia menyebut saat laporan itu diterbitkan, tidak ada satu pun yang diubah baik kata atau angka. "LHP (laporan hasil pemeriksaan) SPAM sudah terbit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu huruf pun, satu angka pun tidak ada yang berubah. Kalau ada pihak-pihak yang menyangsikan terjadi perubahan saya dengan tim siap berhadapan dengan pihak yang menduga telah terjadi perubahan itu. Dan saya pastikan tidak ada perubahan itu," kata Rizal usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019). Ia membantah menerima uang senilai Rp 3,2 miliar atas pengondisian proyek SPAM Dirjen Citpa Karta Kementerian PUPR. Dia membantah meminta proyek di kementerian itu. Sebab ia tidak punya kewenangan meminta atau dimasukkan dalam sebuah proyek di Kementerian. "Jangankan saya, pimpinan lembaga saja, kementerian saja, menteri saja tidak punya kewenangan untuk mengatur proyek apalagi seorang Rizal Djalil yang tidak menjadi menteri tidak menjadi pimpinan lembaga negara. Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kapasitas untuk mengatur itu. Saya tidak pernah meminta supaya dimasukkan sebuah proyek ke dalam daftar isian proyek Kementerian, saya tidak pernah meminta daftar isian proyek kementerian dan saya juga tidak pernah mengorganisir pertemuan para pihak terkait proyek Kementerian," ujarnya.

Dalam kasus ini, Rizal bersama Komisaris PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyio dijerat sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang berawal dari OTT pada 2018. Rizal diduga mengatur agar PT MD mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM, yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hungaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.
Rizal diduga mendapat suap SGD 100 ribu. KPK pada awalnya menjerat 8 orang sebagai tersangka. Kedelapan orang itu saat ini sudah divonis bersalah menerima suap dari proyek SPAM Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. (syam/TN)