Anak Menkumham Yasonna Laoly Dipanggil KPK Terkait Kasus yang Jerat Wali Kota Medan

GTOPNEWS.COM - Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema Laoly dipanggil penyidik KLPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Plh Kepala Biro Humas  KPK Chrystelina GS mengatakan hal itu menjawab pertanyaan awak media tentang pemeriksaan lanjutan kasus yang menjerat Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2019).

Ia mengatakan, anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Kadinas PUPR (Nonaktif)  Kota Medan Isa Ansyari.

"Yang bersangkutan (Yamitema Laoly) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IA (Isa Ansyari)," kata Chrystelina.

Selain Yamitema, penyidik KPK juga memeriksa istri Wali Kota (Nonaktif) Medan Tengku Dzulmi Eldin, Rita Maharani. Rita diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Isa Ansyari.

Rita diperiksa pukul pukul 10.00 WIB. Pada saat itu, Yamitema belum terlihat datang di Gedung KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota (Nonaktif) Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jelang. Dalam perjalanan dinas, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas wali kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak travel menagih sejumlah pembayaran itu kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang sekitar Rp 800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintai dana, termasuk diantaranya adalah kadinas yang ikut berangkat ke Jepang. (syam/TN)