Antisipasi Desa Fiktif, Mendagri Minta Kepala Daerah Lakukan Verifikasi Desa

GTOPNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran untuk para kepala daerah agar melakukan verifikasi terhadap desa-desa di daerah masing-masing. Hal itu untuk mengantisipasi adanya desa fiktif'.

"Kami akan mengeluarkan surat edaran, pagi tadi sudah dirapatkan, kita akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan verifikasi data desa masing-masing," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Jika ada yang menerima anggaran tetapi desanya tidak ada, Tito meminta agar anggaran yang sudah diterima itu dikembalikan. Jika tidak, Tito menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum.

"Kalau memang ada desa yang menerima anggaran dan kemudian digunakan dan desanya misalnya tidak ada atau tidak lengkap, agar dikembalikan. Tapi kalau tidak dikembalikan, kita akan melakukan penegakan hukum," tegasnya.
Ia mengatakan, daam kasus desa fiktif belakangan diterjemahkan macam-macam. Ada yang desanya hilang seperti kasus Lapindo. Tempat dan teritorinya hilang, tapi petugas dan masyarakatnya masih ada, tapi tidak tinggal di situ. Desa itu masih diberikan anggaran desa. Padahal yang dimaksud desa itu ada perangkat, masyarakat dan teritorinya. ‘’Teritorinya yang nggak ada gimana," ujarnya.
Mengenai desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Tito menyebut desa itu ada, hanya penduduk desanya yang pindah. Tito menyebut ada sejumlah masalah administrasi terkait desa-desa ini. (syam/TN)