Laode M Syarif: Kasus Pembelian Helikopter AW 101 dan Petral Jadi Perhatian Jokowi

GTOPNEWS.COM - KPK akhirnya menyampaikan kasus besar yang jadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Kasus itu sudah ditangani KPK, namun belum tuntas. "Ada dua kasus yang menjadi concern Presiden Jokowi dan sejumlah pihak sudah kami tangani," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). Ia mengatakan,  2 kasus itu, adalah kasus korupsi terkait pembelian helikopter Augusta-Westland (AW) 101 dan kasus Petral (Pertamina Energy Service Ltd (PES). Dua kasus tersebut dinilai Syarif memiliki karakteristik sendiri dalam penanganannya.

Penanganan kasus ini menurutnya, perlu kerja sama antara KPK dan POM TNI.
Laode mengatakan, saat ini kasus PES (Petral), sedang dalam proses penyidikan di KPK. Bahkan KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangkanya. Dalam kasus ini, pihaknya membutuhkan penelusuran bukti lintas negara sehingga perlu kerja sama internasional yang kuat.

Untuk kasus helikopter AW-101, KPK telah menetapkan direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia sebagai tersangka.   Dan POM TNI telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Poembuat Komitmen (PPK) Marsekal Madya TNI FA da Pejabat pemegang Kas Letkol WW. Kemudian staf pejabat pemegang kas Pelda SS dan asisten perencanaan kepala staf angkatan udara Marsda TNI SB.

Laode mengatakan, saat ini KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung BPK.
"Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. Pihak swastanya tengah ditangani KPK. Khusus untuk kasus ini kami mengharapkan dukungan penuh Presiden dan Menko Polhukam karena kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK," ujarnya.  

Terkait kasus yang menjerat mantan Managing Director Pertamina Energy Service Ltd (PES) Bambang Irianto, KPK perlu penelusuran bukti lintas negara. Kasus ini melibatkan beberapa perusahaan asing.

"Perlu disampaikan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara (Indonesia-Thailand-United Arab Emirate-Singapore-British Virgin Island) dan sayangnya hanya dua negara yang mau membantu, sedang dua negara lain tidak kooperatif. Kesulitan lain karena kasus ini melibatkan sejumlah perusahaan cangkang di beberapa negara save heaven seperti BVI. 

Syarif berharap semua pihak dapat mendukung penanganan perkara itu. Penanganan kasus korupsi perlu alat bukti yang kuat.

"Lebih dari itu, perlu dipahami, penanganan perkara korupsi harus didasarkan alat bukti. Dan kemampuan memperoleh alat bukti sangat dipengaruhi kewenangan yang diberikan UU serta sikap kooperatif pihak-pihak yang dipanggil KPK," ucap Syarif. (syam/TN)