Parpol Tak Transparan Kelola Keuangan

GTOPNEWS.COM - Hampir tidak ada partai yang bersedia transparan perihal pengelolaan keuangan dari dana bantuan parpol.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Ia mengatakan hal itu usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Laode mengatakan,  transparansi keuangan merupakan salah satu rekomendasi pencegahan korupsi  partai politik. "Terus terang, hampir semua partai politik tidak berkenan untuk membuat transparan keuangan partai politik," katanya.

Laode menjelaskan, ada tiga rekomendasi pencegahan korupsi partai politik. Rekomendasi itu disusun bersama LIPI dan partai politik yang ada.

Kedua soal kaderisasi, karena banyak kader yang merasa tidak bisa sampai ke atas (meningkatkan karir politik) karena nggak punya modal.

‘’Kita usulkan juga agar proses kaderisasi di partai politik itu berdasarkan merit system," ujarnya.
Ketiga katanya, soal penegakan etik di partai politik. Syarif mengatakan jika ketiga rekomendasi dijalankan, akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menambah besaran bantuan keuangan untuk partai. Namun ternyata tidak ada satu partai pun yang menjalankan ketiga rekomendasi itu.

"Kalau semuanya baik, kita berharap pemerintah bisa menambah sumbangan terhadap pengelolaan partai politik. Tapi terus terang, belum ada satu partai politik yang memenuhi ketiga syarat itu," ucap Laode. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang besaran bantuan keuangan untuk partai. Dalam aturan itu, setiap partai akan mendapatkan Rp 1.000 per perolehan suara di pemilu. (syam/TN)