Giliran 6 Anggota DPRD Muara Enim Diperiksa KPK terkait Kasus Bupati Ahmad Yani

GTOPNEWS.COM -  Kini giliran enam orang anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa di lantai II Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek – proyek pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY (Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani)," kata Febri di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Enam anggota DPRD yang dipanggil hari ini adalah Umam Fajri, Wilian Husin, Mardiansah, Irul, Elizon, Tjik Melan dan Misran.  

Bersamaan itu, penyidik KPK juga memanggil Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryamin untuk diperiksa sebagai saksi dari tersangka Bupati Nonaktif Muara Enim Ahmad Yani.

Febri mengatakan, bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan aliran dana ke pihak lain dalam kasus suap yang melibatkan eks Bupati Muara Enim Ahmad Yani.  

Dugaan aliran dana itu didalami dari pemeriksaan terhadap 18 anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 yang sudah dipanggil pada Hari Selasa dan Rabu (3-4/12/2019) kemarin.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkiat dugaan aliran dana pada pihak lain baik di eksekutif ataupun legislatif di Kabupaten Muara Enim," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap proyek-proyek pengadaan barang/jasa di Dinas PUPR daerah itu.

KPK juga menetapkan Kepala Bidang Pembangunan Jalan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar dan pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi sebagai tersangka.

Ahmad Yani dan Elfin diduga sebagai penerima suap. Sedangkan Robi diduga sebagai pemberi suap. Ahmad Yani diduga menerima fee Rp 13,4 miliar dari pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi. (syam/TN)