KPK Koordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan tentang Penyelundupan Harley di Pesawat Garuda

GTOPNEWS.COM - Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Dua kementerian itu yang menyelidiki kasus penyelendupan yang melibatkan Direktur Utama nonaktif PT Garuda Indonesia Tbk. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.

"Kita sedang koordinasi mengenai kasus itu. Kita juga bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada beberapa hal yang tadi kita ngomong dengan Bea Cukai dan Kementrian BUMN," kata Laode di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Laode datang ke Kementerian Keuangan untuk menyelidiki kasus penyelundupan motor Harley-Davidson bekas dan dua sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia. 

Adapun Menkeu Sri Mulyani sendiri hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK pada Senin (9/12/2019).

Laode tidak menjelaskan secara pasti apa isi pembicaraan dengan dua kementerian itu. Begitu juga ketika disinggung terkait adanya indikasi korupsi di kasus penyelundupan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 miliar.

"Kami belum bisa memastikan adanya korupsi di tempat itu, tetapi kami ada pembicaraan," ujarnya.

Laode juga masih enggan menanggapi lebih jauh terkait Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) Ari Askhara. Dalam laporan harta kekayaan Ari senilai Rp 37,5 miliar, tak tercatat kepemilikan kendaraan bermotor. Padahal Ari memiliki hobi  motor gede (moge).

"Ya, makanya tadi, saya tidak bisa memberi komentar lebih lanjut terkait dengan itu."

Sebelumnya, KPK menyoroti LHKPN Ari Askhara yang tercatat memiliki harta Rp 37,5 miliar dan terakhir kali dilaporkan pada Maret 2019.

Laode mengatakan bahwa pelaporan harta kekayaan seorang penyelenggara negara harus dilaporkan secara benar.

Ari Askhara mempunyai tiga mobil total nilainya Rp1,37 miliar.  Tiga mobil itu adalah Mitsubishi Pajero Sport tahun 2012 senilai Rp325 juta, Mazda 6 tahun 2017 senilai Rp420 juta dan Lexus 2016 senilai Rp625 juta. Dalam LKHPN, Ari tak tercatat memiliki motor.

"Saya belum cek hal itu di kantor, soal LHKPN beliau. Tapi kita berharap bahwa setiap pejabat publik melaporkan hartanya secara benar," kata Laode.

Laode mengatakan, kalau misalnya Ari banyak koleksi Harley Davidson tak dilaporkan dalam LHKPN,  berarti Ari Ashkara tak layak jadi direktur Garuda. 

Menurut Laode, seharusnya manajemen Garuda Indonesia saat ini dapat memetik pelajaran dari kasus dugaan suap mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Namun nyatanya hal itu kembali terjadi meskipun dengan kasus lain.

Atas kejadian ini, dia mengaku kecewa di tengah kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.D dan Rolls-Royce P.L.C kepada PT Garuda Indonesia Tbk yang akan masuk ke tahap persidangan.

"Kalau sekarang kasus Emirsyah Satar belum disidangkan tapi sudah ada lagi kejadian yang sama di Garuda, ya, kecewalah, masyarakat kecewa dan KPK juga kecewa," ucap Laode.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku menerima undangan dari Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai untuk mendatangi Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (12/12/2019). 

Undangan tersebut menurut Saut terkait dengan pengelolaan di bandara itu. KPK juga diakuinya sudah masuk ke dalam tata kelola di bandara. (syam/TN)