Menteri Pertanian Syahrul Yasin Ajak Kejaksaan Agung Awasi Pupuk Subsidi

GTOPNEWS.COM -   Kementerian Pertanian telah memasok pupuk bersubsidi dalam jumlah besar ke daerah-daerah untuk mensukseskan tanam padi musim tanam (MT) 1 Oktober  –  Maret (Okmar 2019-2020).

Secara rinci pupuk yang disalurkan itu, adalah urea sebanyak 3,27 juta ton senilai Rp 11,34 triliun, SP-36 sebanyak 500 ribu ton senilai Rp 1,65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton setara Rp 1,34 triliun, serta NPK sebanyak 2,7 juta ton dengan nilai Rp 11,12 triliun. Terakhir pupuk organik atau kompos kualitas tertentu senilai Rp 1,14 triliun
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa anggaran subsidi pupuk tiap tahunnya sangat besar. Namun produktivitas padi tidak meningkat secara signifikan.

‘’Saat ini, rata-rata produktivitas padi hanya 5,2 ton per hektare . Seharusnya per hektarnya bisa 7 ton,’’ kata Syahrul ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Terkait dengan hal itu, pihaknya meminta Kejaksaan Agung untuk ikut melakukan pengawasan distribusi subsidi pupuk di tiap-tiap daerah.

"Dipikir anggaran itu kecil. Sudah dikasih subsidi pupuk tapi produktivitas tetap rendah. Saya butuh Jaksa Agung untuk ikut mengaswasi ini. Jangan sampai pupuk yang sampai ke petani tidak sesuai dengan e-RDKK," ujar Syahrul.
Pemerintah, lanjutnya akan melakukan pemetaan distribusi pupuk. Saat ini pupuk didistribusikan hingga lintas pulau.

Menurutnya, pupuk yang diproduksi di Kalimantan harus diperuntukkan bagi petani di Kalimantan. Dengan begitu pengawasan menjadi lebih mudah dan distribusi subsidi bisa lebih tertib.
Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Achmad Tossin Sutawikara memastikan, kebutuhan pupuk sebanyak 7,9 juta ton di tahun depan akan dipenuhi Pupuk Holding. Namun Tossin menjelaskankan bahwa dipastikan akan ada dinamika jumlah kebutuhan pupuk selama satu tahun.
"Nanti, kalau ada perubahan, kita ubah saja dan usulkan ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham," katanya.
Terkait ketersediaan gas dalam proses produksi, perseroan masih terus berkomunikasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM agar memasok gas sesuai kebutuhan Pupuk Holding. (syam/TN)