Kasus Wahyu Setiawan Pengaruhi Kepercayaan Publik terhadap KPU

GTOPNEWS.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman meminta jajaran KPU  di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota tetap bekerja profesional, berintegritas dan mawas diri dari kasus Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

‘’KPU se Indonesia dari pusat sampai daerah harus dapat menjaga marwah KPU sebagai penyelenggara pemilu. Mengingat  tahun ini KPU akan mengadakan pilkada serentak di 270 daerah se Indonesia,’’ kata Arief ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).

Ia mengatakan, jangan main-main dengan tugas yang diberikan negara untuk terciptanya pilkada yang jurdil. Karena hukum yang akan dihadapi.

Terkait dengan itu, pihaknya akan segera menggelar pleno untuk menentukan status Wahyu Setiawan sebagai penyelenggara pemilu. Arief menyebut kasus suap yang melibatkan Wahyu Setiawan memengaruhi kepercayaan publik kepada KPU.

 "Kasus ini cukup penting bagi kami dan memengaruhi kepercayaan publik kepada penyelenggara, maka kami akan melakukan rapat pleno," ujarnya.

Pihaknya segera mengambil inisiatif lebih awal untuk ditetapkan atas peristiwa ini melalui keputusan pleno. Karena berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu atau anggota KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa akan diberhentikan sementara.

"Kalau sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan. Kalau tidak bersalah, akan direhabilitasi," kata Arief.

KPK telah menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah WSE (Wahyu Setiawan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum, eks Bawaslu Agustani, Saeful dan Harun Masiku. Yang disebut terakhir masih dalam pengejaran KPK. (syam/TN)