KPK Periksa Sekjen Kementerian PUPR Anita terkait Kasus Suap Proyek Jalan Kaltim

GTOPNEWS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR  Anita Firmanti Eko Susetyowati dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap pekerjaan proyek jalan di Kalimantan Timur (Kaltim). Usai menjalani pemeriksaan, Anita mengaku menjelaskan soal tugas Kementerian PUPR dan kepala balai.

"Ya mengenai tugas – tugas dari kementerian (PUPR) termasuk kepala balai," kata Anita usai diperiksa KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).

Dalam kasus ini, Anita dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Refly Ruddy Tangker. Ia mengatakan setiap penunjukan proyek di Kementerian PUPR sudah ada aturannya. Tidak asal tunjuk.

"Jai semua ada tata aturan dan peraturan yang mengaturnya," kata Anita sembari tersenyum. 

Refly bersama Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Andi Tejo Sukmono ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Saat dijerat sebagai tersangka, Refly menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan. Refly diduga KPK menerima total Rp 2,1 miliar dalam beberapa kali penerimaan. Sebanyak 8 kali dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp 200-300 juta dengan jumlah total sekitar Rp 2,1 miliar terkait dengan pembagian proyek-proyek.

Suap itu diberikan Hartoyo sebagai Direktur PT Harlis Tata Tahta sebagai pelaksana proyek. Suap diduga berkaitan dengan proyek yang dikerjakan, yaitu Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp3 Lempake-Sp3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019. Nilai kontraknya sebesar Rp 155,5 miliar.

Refly menerima Rp 2,1 miliar, Andi diduga menerima setoran uang dari Hartyono dalam bentuk transfer setiap bulan melalui rekening atas nama orang lain. Rekening tersebut diduga sengaja dibuat untuk digunakan menerima uang dari Hartoyo. (syam/TN)