KPK Rahasiakan Pencarian Buron Eks Sekretaris MA Nurhadi di Jakarta

GTOPNEWS.COM – Hari ini Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Jakarta untuk mencari eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman di Jakarta. Namun Plt Jubir KPK Ali Firkri merahasiakannya. Karena penggeledahan itu mengarah pada unsur penangkapan.

Penggeledahan dilakukan Tim Penyidik KPK berdasarkan informasi masyarakat soal keberadaan Nurhadi di Jakarta.
"Memang kami menindaklanjuti informasi keberadaan Nurhadi di Jakarta sehingga malam ini teman-teman tengah bergerak ke lapangan melakukan penggeledahan di suatu tempat," kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020). 

Pihaknya keberatan menjelaskan tempat yang disasar Tim KPK. Pasalnya karena penggeledahan ini dilakukan sebagai upaya KPK memburu Nurhadi yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kami tak bisa menyampaikan di daerah mana. Tetapi yang jelas di Jakarta,’’ ujarnya.  Ia mengatakan, malam ini penggelehan masih berlangsung. Hal itu untuk menindaklanjuti informasi yang masuk ke penyidik. Semua informasi mengenai persembunyian buronan kami tindaklanjuti. Sebab hal ini merupakan komitmen KPK untuk terus-menerus mencari para DPO," katanya.

Ali menjelaskan Tim KPK siang tadi kembali melakukan penggeledahan di Surabaya. Penggeledahan itu dilakukan di rumah kerabat dan saudara Nurhadi.
"Masih di tempat kerabat dari istri tersangka di wilayah Jawa Timur. Hasilnya tidak ada, ternyata para DPO yang dicari tidak ada,’’ jelasnya.KPK sebelumnya telah melakukan sejumlah penggeledahan di Jakarta, Surabaya, dan Tulungagung terkait kasus yang menjerat Nurhadi. Dalam penggeledahan itu di Surabaya KPK menyita sejumlah dokumen terkait perkara tersebut. Tetapi di Tulungagung nihil, tak dapat dokumen apa-apa.

Penggeledahan itu merupakan upaya mencari Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto yang sudah masuk DPO.
Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, danj Dirut PT MIT Hiendra Soenjoto jadi buron KPK,.
Ketiganya menjadi tersangka dalam kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar. Uang itu diduga KPK terkait suap untuk memuluskan perkara yang sedang berlangsung di pengadilan selama Nurhadi menjadi Sekretaris MA pada kurun 2011-2016. (syam/TN)