Publik Kecewa Buron Harun Masiku dan Eks Sekretaris MA Nurhadi Belum Tertangkap

GTOPNEWS.COM – Publik kecewa berat karena eks Caleg PDIP Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman belum ada tanda-tanda tertangkap. Padahal Harun Masiku telah sebulan lebih ditetapkan KPK masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan.  

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman Fraksi Demokrat mengatakan, buron Harun Masiku kemungkinan sudah ditembak mati. Tidak disebutkan siapa penembaknya. Yang jelas katanya, Harun tak segera dapat ditangkap diduga sudah ditembak mati. Atau disembunyikan.

‘’Kalau tak ditembak mati, kenapa tak bisa segera ditangkap. Padahal buronan itu masih berada di Indonesia,’’ katanya di komplek Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Ia mengatakan, sudah satu bulan lebih KPK belum menemukan keberadaan Harun. Padahal, KPK sudah dibantu institusi Polri untuk mencari mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP itu.

KPK memaklumi kekecewaan masyarakat lantaran belum tertangkapnya politikus PDIP Harun Masiku dan eks Sekretaris MA Nurhadi dkk. Harun merupakan buronan dalam kasus dugaan suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sedangkan Nurhadi buronan kasus suap dan gratifikasi Rp 46 miliar pengaturan perkara di MA tahun 2016.

"Saya bisa memahami teman-teman DPR, termasuk publik kelihatannya kecewa karena Harun dan Nurhadi dkk  belum bisa ditangkap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (27/2/2020).

.Ali memastikan tim KPK bersama Polri terus bergerak memburu Harun dan Nurhadi dkk. Apalagi, Polri telah menyebar surat DPO Harun dan Nurhadi ke seluruh Polda dan Polres di Tanah Air.

"Kami tetap berusaha bagaimana kemudian mencari keberadaan tersangka ini, dan kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semuanya masih berproses," ujarnya.

Menurut Ali, meski Harun dan Nurhadi belum ditangkap, tim KPK terus menuntaskan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR RI Fraksi PDIP melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) dan gratifikasi pengaturan perkara di MA tahun 2016. (syam/TN)