Alokasikan Rp 10 Triliun, Kementerian PUPR Percepat Padat Karya di 34 Provinsi

GTOPNEWS.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) percepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Proyek itu tersebar di 34 Provinsi.

Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

Anggaran program padat karya digunakan untuk 7 program. Yaitu Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan (Padat Karya Tunai) sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.

“Selain memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” kata Menteri Basuki melalui video conference bersama media di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Tahun 2010 program padat karya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air yakni P3TGAI. Proyek itu tersebar di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp 2,25 triliun.

Saat ini sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah mempersiapkan/memulai kegiatan sosialisasi dan 73 lokasi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik, berupa pembangunan saluran irigasi tersier di 15 lokasi di Lampung, 10 lokasi di Bali, dan 48 lokasi di NTT, dengan anggaran per lokasi sebesar Rp 225 juta.

Di bidang jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga tahun 2020 dilaksanakan PKT berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp 0,489 triliun, misalkan  untuk pembersihan median jalan, pengecatan marka dan berem.

Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan menggunakan skema swadaya masyarakat sepanjamg 496.080 m dengan anggaran Rp. 110 miliar, misalkan untuk pengecatan rangka jembatan.

Sedangkan di bidang permukiman di Ditjen Cipta Karya pada 2020 akan dilaksanakan PKT PISEW di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar, PAMSIMAS di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp. 1,099 Triliun dan SANIMAS di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp. 391 miliar.

PAMSIMAS dan SANIMAS merupakan program padat karya untuk mendukung pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.

Beberapa kegiatan PAMSIMAS yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru, perluasan dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah. Sementara beberapa kegiatan SANIMAS yakni prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal, IPAL kombinasi dengan MCK, dan sambungan rumah (SR).

Program selanjutnya di bidang permukiman adalah KOTAKU di 364 kelurahan dengan anggaran Rp 382 miliar. KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tahun 2016-2019,  KOTAKU telah mencakup 5.086 kelurahan. Lima komponen kegiatan KOTAKU adalah perbaikan saluran, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS), pembangunan jalan lingkungan, penanggulangan kebakaran (jalur evakuasi) dan ruang terbuka hijau (RTH).

Kemudian di bidang perumahan akan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166 ribu unit dengan anggaran Rp 3 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 371 miliar.

PKT tersebut dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bawah tanggungjawab Ditjen Penyediaan Perumahan, baik berupa peningkatan kualitas ataupun pembangunan rumah baru.

Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp 17,5 juta sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta. Dengan stimulus ini diharapkan timbulnya prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama. (syam/TN)