DPR Desak KPK Awasi Penyaluran Bansos terkait Dampak Covid-19

GTOPNEWS.COM -  Komisi III DPR RI mendesak KPK turut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah kepada masyarakat.

‘’Komisi III juga meminta KPK meningkatkan fungsi pencegahan korupsi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di semua tingkatakan dari kementerian/lembag sampai pemerintah daerah,’’ kata Ketua Komisi III Herman Herry dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Ia mengatakan, Komisi III tegas meminta KPK menindak dengan tegas semua jenis tindak pidana korupsi terkait penanganan virus corona (Covid-19) di berbagai tingkatan.

"Tindak tegas seluruh tindakan korupsi dan penyimpangan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan pemerintah yang luar biasa dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan berbagai ketentuan terkait lainnya," ujar Herman.

Pihaknya meminta KPK berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengelola anggaran penanganan Covid-19. Ia berharap realokasi anggaran yang dilakukan di tingkat pusat hingga daerah benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, bahwa KPK tidak pernah lemah dan tak bisa dilemahkan.

"Kami tidak pernah lemah dan KPK tidak pernah bisa dilemahkan oleh kekuatan apapun," kata Firli dalam RDP itu.

Terkait dengan penggunaaan anggaran penanganan Covid-19 di kementerian/lembaga dan pemda pihaknya mengatakan, bahwa KPK terus melakukan pencegahan, monitoring, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seluruh tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi dalam situasi bencana nasional Covid-19.

KPK katanya segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasi program penanganan Covid-19.

"KPK tegas akan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku," kata Firli. (syam/TN)