Kasus di KPK, Laode M Syarif: Berawal dari Konflik Kepentingan

GTOPNEWS.COM - Konflik kepentingan merupakan awal perilaku koruptif.

Demikian dikatakan mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi daring bertajuk Konflik Kepentingan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Ia menyebut mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK di eranya berawal dari konflik kepentingan. Dan ini banyak, pihaknya bisa pastikan seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK ada unsur konflik kepentingan. Karena memperkaya diri sendiri dan orang lain.

‘’Tidak ada terjadi memperkaya diri sendiri kalau kita punya kepentingan di situ,’’ ujarnya.

Ia mencontohkan satu kasus korupsi terkait adanya unsur konflik kepentingan. Yaitu kasus yanjg menjerat eks Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar soal perizinan hutan.

‘’Dia mengeluarkan konsesi izin hutan pada waktu itu ada 12 izin, tapi 7 diberikan kepada anak dan keluarga. Akhirnya conflict of interest yang jalan,’’ ujarnya.

Ketika masih aktif jadi pimpinan KPK, Syarif mengaku menerapkan aturan khusus di lembaga antirasuah itu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Aturan tersebut adalah pegawai dilarang memiliki hubungan keluarga dengan pegawai lainnya.

"Karenanya di KPK tidak boleh ada adik, kakak, suami, istri. Itu dilarang karena hal itu mengakibatkan terjadi benturan kepentingan, sehingga pada waktu di KPK diprotes oleh pegawai yang muda. Mereka baik, tapi mereka saling jatuh cinta di kantor," ucapnya.

Syarif mengatakan saat itu, jika ada pegawai KPK memiliki hubungan keluarga dengan pegawai lain, salah satunya harus keluar. Ia menegaskan aturan itu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan ketika bertugas di KPK.

"Kita harus bilang ke mereka, salah satu mengundurkan diri. Sampai sekarang kalau belum diubah, masih berlaku. Ini untuk mencegah terjadinya conflict of interest," tegasnya. (syam/TN)