Wakil Ketua Komisi III DPR Desak KPK Awasi Anggaran Kartu Prakerja Rp 5,6 Triliun

GTOPNEWS.COM -  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak KPK mengawasi penggunaan anggaran kartu prakerja. Sebab di lapangan program itu menilai pro dan kontra.  .

‘’Untuk kepentingan itu, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 5,6 triliun. Nilai anggarannya besar sekali. Maka KPK mengawasi penggunaan anggaran tersebut. KPK harus memastikan uang rakyat ini dimanfaatkan tepat sasaran. Jangan sampai ada celah untuk korupsi," kata Sahroni di komplek parlemen Senayan, Jakarta,  Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan KPK sudah didesak komisinya melakukan pengawasan penyaluran bansos, dan dana bansos. Selain itu juga diminta mengawasi semua program stimulus ekonomi terkait pandemi Covid-19, termasuk Kartu Prakerja ini.

Menurutnya, KPK dari awal bisa mengawasi segala tahapan dalam penggelontoran anggarannya, mulai dari penunjukan vendor penyedia layanan, hingga pencairan.

Politisi NasDem ini menyarankan agar KPK membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp. 5,6 triliun.

‘’Ini uang rakyat. Nilainya  banyak sekali, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan dan akuntabel. Dan KPK wajib mengawasi," ujarnya. (syam/TN)