Beresiko Tinggi, Kepala Daerah Diminta KPK Cermat Rancang Pengadaan Bansos

GTOPNEWS.COM – KPK kembali meminta kepala daerah lebih cermat dalam merancang pengadaan barang untuk diperbantukan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, bahwa proses pengadaan itu memiliki risiko paling tinggi terjerat tindak pidana korupsi.

"Dalam hal ini risiko paling tinggi itu adalah pengadaan. Makanya KPK mengeluarkan surat edaran, intinya kepala daerah diminta hati-hati dalam pelaksanaannya. Sebab pengadaannya berlangsung di tengah darurat Covid-19," kata Pahala Nainggolan dalam diskusi via Zoom di Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

Ia mengatakan kepala daerah harus mengutamakan bantuan bisa tepat sasaran. Dan dalam pengadaan bantuan, kepala daerah tak perlu khawatir secara berlebihan jika salah dalam administrasi.

Menurutnya, para kepala daerah pasti tahu kalau salah administrasi tak apa-apa, dan tidak dipidana. Yang dicirikan pidana adalah sama dengan kerugian negara yang dibarengi niat jahat.

"Tapi kita bilang dosa terbesar kalau orang harusnya dapat bansos tapi di lapangan tidak dapat, itu yang paling besar," ujarnya.

Pahala mengatakan salah satu yang membuat kepala daerah bingung menyusun pengadaan bantuan adalah data penerima yang bermasalah. Maka disarankan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat dan menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Kalau merujuk pada DTKS, yang pertama, dijamin kepala daerah tidak akan salah  dalam artian pidana. Karena DTKS itu, ini jelek-jelek data yang lumayanlah, tapi pemda tolong dipadankan dengan di lapangan," pintanya. (syam/TN)