DPR Minta KPK Usut Kartu Prakerja

GTOPNEWS.COM - Fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI mengkritisi anggaran kartu prakerja yang nilainya cukup besar Rp 5,6 triliun.

Fraksi-fraksi di DPR itu, khawatir terjadi korupsi di tengah pendemi Covid-19. Karena Kartu Prakerja ini diberikan untuk membantu pengangguran setingkat SLTA ke atas akibat mewabahnya Covid-19.

Dugaan tersebut mengalir disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR.

Anggota Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan menyoroti, program kartu prakerja itu, menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun. Sejumlah vendor Kartu Prakerja yang ditunjuk pemerintah untung Rp 1,12 triliun.

Itu sebabnya dia meminta KPK mengawasi program itu, karena rawan jadi bahan bancakan.

"Untung Rp 1,12 trilun besar sekali. Saya kira KPK concern mengawasinya. Sebab hal ini betul-betul rawan," kata Hinca dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK di DPR, Rabu (29/4/2020).

Ia mengatakan delapan vendor digital program kartu prakerja tidak melalui proses tender. Bahkan program itu disebut-sebut tidak ada kaitannya dengan penanganan krisis pandemi Covid-19.

"Ini tak ada urusannya bagi-bagi alkes. Kenapa tanpa tender. Jadi nggak bisa menurut kita,’’ ujarnya. Pihaknya menilai hal itu  berpotensi besar terjadi penyalahgunaan. Maka harus diusut tuntas.

Hal senada diungkapkan Aboe Bakar Al-Habsyi Fraksi PKS. Dia secara spesifik melihat vendor digital besutan mantan Stafsus Presiden Joko Widodo, Ruang Guru.

Aboe menyoroti program kartu prakerja yang materinya mudah didapat secara gratis. Menurutnya dengan anggaran besar tak sepadan dengan program yang disajikan.

"Jangan sampai uang negara Rp 5,6 triliun menguap tanpa arti yang hanya menghadirkan pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online," katanya.

Anggota Komisi III Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, program kartu prakerja ini berada di ruang gelap yang tak diketahui publik. Siapa yang mendaftar dan bagaimana penentuan yang lulus tidak jelas.

"Ketika menentukan kelulusan apa indikatornya. Ini satu kejahatan di ruang gelap, ini tolong, seperti apa pos audit mereka menentukan siapa yang lulus siapa yang tidak," katanya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan siap monitoring terhadap program itu. Bahkan secepatnya hal tersebut dilakukan pengawasan dari mulai penunjukan vendor, programnya hingga sistem yang diterapkan.

‘’Secepatnya kita turun ke lapangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di program Kartu Prakerja itu,’’ kata Firli.  (syam/TN)