Jokowi Minta KPK dan Jaksa Agung Awasi Pemulihan Ekonomi Nasional

GTOPNEWS.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan lembaga terkait agar pemulihan ekonomi nasional dilakukan secara hati-hati.

Terkait dengan itu, Jokowi meminta Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan untuk mengawasi program pemulihan ekonomi.

Pihaknya minta Jaksa Agung, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalukan pengawasan secara inten. Karena mereka ini sudah dari awal melakukan pendampingan.

 "Jika diperlukan, KPK dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting,"  kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka Jakarta melalui video conference, Rabu (3/6/2020).

Jokowi mengatakan dilibatkannya Jaksa Agung hingga KPK dalam program pemulihan ekonomi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang.

‘’Kini pemerintah telah merancang sejumlah skema pemulihan ekonomi. Saya ingatkan agar pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah risiko terjadinya moral hazard,’’ ujar Jokowi.

Sejumlah skema pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah antara lain, subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi. Kemudian, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja.

Jokowi meminta agar program pemulihan tersebut segera dieksekusi agar pertumbuhan ekonomi di kuartal II, III, dan IV tahun ini tidak merosot lebih dalam lagi. Dia mengingatkan program pemulihan ekonomi nasional harus dapat memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya.

‘’Agar mereka mampu beroperasi, ini penting. Dan mencegah PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para karyawannya,’’ kata Kepala Negara. (syam/TN)