KPK Kaji Kartu Prakerja: Anggaran Pengenalan Fitur Recognition Rp 30,9 Miliar Tak Efisien

GTOPNEWS.COM – KPK mengkaji Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah. Dalam kajian itu KPK menemukan 4 aspek yang bermasalah terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan aspek pertama masalah proses pendaftaran. Terdapat 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya sebagian kecil whitelist yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

‘’Justru sebagian besar peserta mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar program ini," kata Alex di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2020).

Ia mengatakan penggunaan fitur recognition untuk pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien.

Aspek kedua adalah kemitraan dengan platform digital. KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KPK juga menemukan konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ujar Alex.

Aspek ketiga, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.

Alex menyebut hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring.

KPK menemukan pelatihan yang sebenarnya telah tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar.

Menurut Alex menuturkan, dari 1.895 pelatihan yang tersedia, KPK mengambil 327 sampel untuk dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. "Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan secara gratis, tersedia juga dalam program Kartu Prakerja," kata Alex. Aspek keempat masalah pelaksanaan program dinilai metode pelaksanaan pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Karena metode pelatihannya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan sesungguhnya.

Ia mencontohkan, ada lembaga pelatihan yang sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

Contoh lain peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta itu.

KPK telah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pihak Kementerian Koordinator Perekonomian. Menko Perekonomian kata Alex, saat ini sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK baik terkait regulasi, persiapan dari segi teknis maupun pelaksanaan Kartu Prakerja. (syam/TN)