KPK Terima 118 Laporan Penyimpangan soal Bansos

GTOPNEWS.COM – KPK terima 118 keluhan penyimpangan mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos). Hingga 5 Juni 2020, jumlah itu merupakan akumulasi keluhan selama seminggu setelah aplikasi JAGA Bansos diluncurkan.

"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan,’’ kata Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di  Jakarta, kemarin.

Selain itu, ada 6 topik keluhan lainnya yang disampaikan pelapor. Di antaranya menyangkut  bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya. Kasus seper ini jumlahnya ada 13 laporan.

Laporan yang masuk antara lain bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan.  Tentang hal ini ada 10 laporan. Kemudian ada 8 laporan soal nama yang tak ada di daftar penerima bantuan atau penerima fiktif.

"Mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 3 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 1 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 1 laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan," kata Ipi.

Dia mengatakan laporan yang diterima KPK itu,  ditujukan kepada 78 pemda terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota.

Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing 5 laporan. Diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing 4 laporan. Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing 3 laporan. Selebihnya menerima masing-masing 1 laporan.

Laporan yang masuk kata Ipi, akan disampaikan KPK kepada pemda terkait. Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 34 provinsi yang meliputi 542 pemda. Dan KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut. (syam/TN)