KPK Terima Terima 303 Laporan Penyimpangan Bansos

GTOPNEWS.COM - KPK menerima 303 keluhan penyimpangan bansos dari masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Keluhan itu diterima aplikasi JAGA Bansos hingga 13 Juni 2020 kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, dari 303 laporan yang diterima, 134 di antaranya mengeluh karena tak menerima bantuan. Padahal mereka terdaftar sebagai penerima.

"Keluhan ini yang paling banyak," kata Ipi di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan,  Sabtu (13/6/2020).

Pihaknya mengingatkan pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bansos kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos.

KPK menyadari kesemrawutan penyaluran bansos akibat data penerima masih dalam proses perbaikan, terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini katanya perlu disesuaikan dengan realitas yang ada dengan memverifikasi dan validasi ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT dan RW.

"Karenanya, pemda perlu membuat kriteria masyarakat yang terdampak yang ditetapkan sebagai penerima bantuan," ujar Ipi.

Di beberapa daerah katanya, KPK menemukan kriteria yang dibuat terlalu luas, sehingga ketika dilakukan penyesuaian dengan DTKS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat yang tidak memenuhi kriteria masuk ke dalam daftar.

Pihaknya mendorong transparansi dalam penyaluran bansos dengan mengumumkan daftar nama penerima bantuan.

Pemda diminta menyosialisasikan dan membangun pemahaman kepada masyarakat terkait kriteria penerima bantuan, jenis bansos yang diberikan dan waktu pendistribusian untuk setiap bantuan.

Enam keluhan lainnya, yaitu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, ada 32 laporan. Kemudian bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 28 laporan, penerima fiktif berjumlah 14 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 4 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 3 laporan.

Kemudian yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan, 2 laporan, dan beragam topik lainnya total 86 laporan.

Keluhan itu ditujukan kepada 130 pemda yang terdiri dari 9 pemerintah provinsi dan 121 pemerintah kabupaten/kota di 27 provinsi dan 2 kementerian serta 1 komunitas masyarakat.

Provinsi paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat 74 keluhan, meliputi 20 pemda. Berikutnya adalah Jawa Timur 48 keluhan di 15 pemda dan Jawa Tengah  32 keluhan di 20 pemda.

Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 10 keluhan, Pemkab Indramayu 9 keluhan, Pemkab Lampung Selatan 8 keluhan, serta Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jawa Timur masing-masing 7 keluhan.

Dari seluruh keluhan itu, pemda sudah menindaklanjuti sebanyak 20 keluhan, kemudian 115 keluhan masih menunggu respon pemda, sebanyak 118 keluhan dikonfirmasi ke pelapor karena informasi tak lengkap, dan 20 keluhan dengan status diterima masih dalam proses verifikasi. Sisanya 30 keluhan lainnya dihapus karena pelapor maupun laporan ganda.(syam/TN)