Wakil Ketua KPK Alex: Korupsi Tidak Bisa Lepas Dari Kepentingan Kekuasaan

GTOPNEWS.COM – Tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari kepentingan kekuasaan dan ekonomi.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam webinar bertemakan Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan Ekonomi dan Politik Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Ia mengatakan pelaku korupsi yang kerap ditindak KPK berawal dari adanya politik oligarki. Penindakan yang dilakukan KPK, dalam OTT terhadap kepala daerah, hal  itu sebetulnya tidak lepas dari politik oligarki.

‘’Di sana kita pahami bahwa pemilihan kepala daerah itu juga tidak lepas dari kepentingan ekonomi," kata Alex.

Ia mengatakan KPK terus berusaha memutus mata rantai itu. KPK berharap ke depan kepala daerah yang terpilih adalah kehendak masyarakat luas bukan kehendak kepentingan tertentu.

‘’Harapannya seperti itu, yaitu ketika kepala daerah dipilih secara demokratis bisa mencerminkan kehendak masyarakat luas, bukan kehendak kelompok minoritas atau kepentingan tertentu,’’ ujar Alex.

Alex menyebut tingginya biaya politik di Indonesia jadi penyebab munculnya perilaku koruptif. Dengan biaya politik tinggi membuat kepala daerah hingga legislatif yang terpilih menghalalkan segala cara mengembalikan modal politiknya.

"Biaya politik sangat mahal di Indonesia. Ini menjadi problem sehingga kepala daerah, calon kepala daerah, calon anggota legislatif mencari sponsor. Praktis menimbulkan rentetan perilaku koruptif apabila yang bersangkutan terpilih," ujarnya.

Ekonom Faisal Basri mengatakan korupsi politik berdampak besar bagi kehidupan bernegara dibanding perilaku koruptif yang lain. Korupsi politik ini terjadi karena oligarki sudah jadi bagian untuk pembuat kebijakan.

"Dari merebaknya oligarki ini ke politic corruption. Jadi mereka masuk bukan korupsi menyuap pejabat untuk apa, tapi menentukan isi undang-undang,’’ katanya.

Ia mengatakan di tengah pandemi ini mereka telah berhasil mengegolkan UU Batubara yang baru. Itu oligarki yang benar. Hal ini karena hanya 6 perusahaan yang menguasai 70 persen produksi batubara.

Ia bilang para oligarki biasanya membuat kebijakan untuk kepentingan kelompoknya. Kebijakan itu dibuat untuk melindungi.

"Collusion and nepotism dan organize dan systemic corruption,’’ jelasnya.

Hal ini kata Basri yang sekarang sistemik, mereka yang membuat payung-payung melanggengkan korupsi mereka dengan membikin payung UU Minerba, Omnibus, dan UU Pajak, bahkan sudah meneraba cenderung ke isi Perppu Nomor 1 Tahun 2020. (syam/TN)