Komisi III ke KPK, Ada Penumpang Gelap Dalam Penanganan Dana Covid-19

GTOPNEWS.COM – Komisi III DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dalam keadaan tertutup.

Ketua Komisi III Herman Hery usai rapat mengatakan dalam rapat itu pihaknya sempat menanyakan perkembangan penanganan kasus-kasus yang jadi perhatian publik, namun belum tuntas hinga saat ini.

"Terkait kasus-kasus yang menjadi hambatan, kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Saya tidak perlu sebutkan dulu kasusnya, secara umum kasus-kasus yang mendapat perhatian publik itu kenapa sih sampai hari ini masih terkatung-katung," kata Herman di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ia mengatakan, dari penjelasan pimpinan KPK katanya ada sejumlah hambatan yang membuat kasus-kasus itu belum tuntas. Salah satu hambatannya ialah KPK masih menunggu audit kerugian negara.

"Ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi antara lain untuk penghitungan kerugian negara dan lain-lain. Itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini karena ada kode etik penyidikan’’ ujarnya.

Itulah sebabnya lanjut Herman, rapat kali ini sengaja dilakukan secara tertutup karena kami pihaknya ingin menanyakan banyak kasus yg menjadi perhatian publik itu.

Para anggota Komisi III juga menanyakan sampai sejauh mana peran KPK dalam pengawasan dana penanganan Covid-19. Sebab Herman mengaku menemukan ada penumpang gelap dalam penanganan Covid-19.

"Bahwa jangan sampai di era pandemi yang sekarang ini, situasi darurat, Presiden Jokowi menyerukan percepatan,  tetapi ada penumpang gelap dan akhirnya dana itu kebobolan. Kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana COVID-19 ini," kata Herman.

Menurutnya, pimpinan KPK mengaku bakal terus melakukan pengawasan dan pendampingan. Ia juga mengatakan KPK bakal menindak tegas oknum yang menyalahgunakan anggaran penanganan Covid-19 dengan tidak pandang bulu.

Pimpinan KPK lanjutnya, sudah menjawab bahwa terus ada pendampingan, terus ada pengawasan, dan bahkan kalau ada penyimpangan pimpinan KPK tidak segan-segan melakukan tindakan. (syam/TN)