KPK Periksa Sekda Banjar terkait Aliran Dana dari Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

GTOPNEWS.COM - KPK sudah memeriksa sejumlah saksi penting terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR  Kota Banjar, Jawa Barat tahun anggaran 2012-2017.  

Untuk mempercepat proses penyelidikan ke penyidikan, KPK memeriksa beberapa saksi di kantor BPKP Bandung dan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 28 Juli 2020.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, saksi-saksi yang diundang semua hadir memenuhi panggilan. Sehingga memudahkan proses pemeriksaan terkait aliran uang dari proyek infrastruktur itu ke pejabat Kota Banjar.

‘’Semua saksi ditelisik soal aliran uang dari proyek infrastruktur itu,’’ kata Ali di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020).

Misalnya Saksi Ojat Sudrajat yang pernah menjabat Kadinas PUPR Banjar, dikonfirmasi penyidik adanya dugaan penerimaan fee dari pihak-pihak tertentu terkait proyek-proyek infrastruktur di kota Banjar.

Begitu juga kepada anggota DPRD Kota Banjar Supriyadi, menurut Ali, penyidik mengonfirmasi terkait dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kota Banjar.

Hal yang sama juga ditanyakan ke saksi Anet Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati, dan Ratih Nurul Fadila selaku pegawai Bank BJB.

Mereka ditanya soal aliran uang itu karena penyidik menemukan indikasi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dari rekening bank yang diduga milik salah satu pejabat daerah di Kota Banjar.

Adapun lanut Jubir KPK itu, Sekda Kota Banjar Ade Setiana, didalami keterangannya mengenai dokumen yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan. Dokumen itu terkaitn dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar.

"Jadi keterangan lengkap dalam kasus itu sudah terurai dalam BAP dan nanti pada waktunya akan disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum," ujar Ali. (syam/TN)