Isu Dana Influencer Mencuat, KPK Langsung Turun Tangan

 

GTOPNEWS.COM – KPK dipastikan langsung turun tangan mengawasi adanya isu dana yang dikucurkan pemerintah untuk para influencer  seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). 

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan diminta atau tidak, pihaknya wajib mengawasi isu-isu yang jadi perhatian publik seperti isu dana untuk influencer itu.

Namun ia mengatakan bahwa cara kerja KPK dalam mengontrol apapun tidak perlu disampaikan ke publik secara terbuka.

"Kalau disampaikan terbuka, nanti takutnya malah mengganggu jalannya penyelidikan dan penyidikan,’’ kata Nawawi di Jakarta, Minggu (23/8/2020).

Ia kembali menegaskan, bahwa wajib bagi KPK untuk memperhatikan isu-isu pemberantasan korupsi yang menjadi pembicaraan masyarakat. Termasuk soal isu kucuran dana untuk influencer maupun dana lain di tengah pandemi Covid-19.

KPK katanya akan mencermati kebenaran jumlah anggaran yang diperoleh influencer. Jika kabar yang beredar benar, maka pihakinya akan menjalankan mandat Undang-undang untuk membuka penyelidikan.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa pemerintah menganggarkan influencer Rp 90,45 miliar . Hal itu digunakan untuk memengaruhi opini publik terkait kebijakan yang dibuat lewat akun di media sosial.

Peneliti ICW Egi Primayogha menjelaskan, bahwa  hal itu merupakan temuan lembaganya dalam data yang dikumpulkan pada 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Salah satu kementerian yang memakai jasa influencer adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp 90,45 miliar untuk 40 paket pengadaan," kata dia, dalam konferensi pers bertema "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?" yang digelar secara daring, Kamis (20/8).

Temuan tersebut mendapat bantahan dari Menkominfo Johnny G Plate. Ia mengaku tak mengetahui apa yang dimaksud ICW.

Johnny menuturkan kementeriannya pada 2018 lalu memang memiliki program coaching clinic untuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).

"Namun program coaching clinic school of influencer oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut bukan untuk membiayai influencer, tetapi pelatihan bagi yang berminat berprofesi sebagai influencer," kata Johnny. (syam/TN)