KPK Minta Kementerian BUMN Jadi Pelopor Pencegahan Korupsi

 

GTOPNEWS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta menjadi pelopor pencegahan tindak pidana korupsi.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Firli  Bahuri dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dengan tema "Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti-Suap" yang disiarkan secara daring, Rabu (26/8/2020).

Semua BUMN mengelola proyek pengadaan barang/jasa dengan nilai yang cukup besar. Lebih-lebih BUMN yang bergerak di bidang karya. Maka area rawan korupsi perlu dipetakan sebelum pengadaan barang itu, dilelangkan. Harapannya agar  korupsi tidak terjadi dalam proyek pengadaan barang tersebut.

‘’Inilah pencegahan dan Kementerian BUMN harus dapat merealisasikannya,’’ kata Firli.

Firli mengaku sempat menemui Menteri Erick Thohir untuk memetakan wilayah rawan korupsi di Kementerian BUMN.

"Beberapa waktu lalu kami datang ke kementerian termasuk ke Pak Erick. Pertama yang saya tanyakan, Pak Erick sudah petakan belum wilayah daerah rawan korupsi, beliau bilang sudah," ujar Firli.

Pihaknya juga menanyakan apa saja yang sudah dilakukan Erick dalam menjaga BUMN dari pelaku tindak pidana korupsi.

"Kalau sudah apa yang dilakukan? (Kata Erick) Kita sudah mengeluarkan 12 Keputusan Menteri BUMN, termasuk keputusan terkait penerapan manajemen antisuap," tutur Firli mengutip jawaban Erick.

Pihaknya menyinggung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perbaikan sistem agar tidak terjadi peluang tindak pidana korupsi.

"Tadi Pak Presiden katakan kepada kami tolong perbaiki sistem, pangkas, jangan dipersulit, jangan berbelit-belit, buat sesederhana mungkin sehingga tidak terjadi peluang untuk korupsi. Korupsi terjadi karena sistem yang lemah, sistem buruk, sistem gagal. Itu perlu kita perbaiki," ujarnya. (syam/TN)